JAKARTA — Indonesia tengah menghadapi ujian serius dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Persoalan ekonomi yang menuntut perhatian, dinamika politik yang semakin kompleks, kepercayaan publik terhadap institusi hukum, serta persoalan keamanan negara menjadi rangkaian tantangan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan kekuasaan.
Terungkapnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri semakin menambah dimensi persoalan tata kelola negara. Kasus yang kini memasuki proses hukum tersebut bukan semata-mata persoalan hubungan antarpejabat, melainkan juga menyangkut integritas institusi, pengawasan kekuasaan, dan perlindungan terhadap kepentingan negara.
Menanggapi dinamika tersebut, budayawan Kidung Tirto Suryo Kusumo mengatakan berbagai peristiwa yang dihadapi bangsa saat ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan tanpa pengendalian moral dan hukum dapat menghadirkan persoalan serius bagi kehidupan bernegara.
Untuk menghadapi situasi ini, dia menawarkan sebuah perspektif reflektif melalui konsep Tata Jiwa, yakni Tirto, Suryo, dan Kusumo.
“Dalam pandangan filosofi budaya Jawa, ketiga elemen tersebut bukan sekadar simbol alam, melainkan gambaran tahapan kesadaran manusia dalam membangun kehidupan yang harmonis. Nilai-nilai ini, apabila ditarik ke dalam konteks kehidupan berbangsa, dapat menjadi pengingat tentang bagaimana pemimpin, pejabat negara, dan masyarakat seharusnya menempatkan kekuasaan, tanggung jawab, serta kepentingan bersama,” ungkap Kidung Tirto, Sabtu (7/10/2026).
Dia menjelaskan, filosofi TIRTO bermakna negara membutuhkan kejernihan, bukan pertarungan ego kekuasaan. “Tirto atau air melambangkan ketenangan, kerendahan hati, dan kemampuan membersihkan sesuatu yang keruh.
Air tidak melawan api dengan api. Ia mendinginkan, mengalir, dan mencari jalan untuk memberikan kehidupan,” ujar spiritulis Nusantara asal Gunung Lawu ini.
Dalam konteks Indonesia, tutur Kidung Tirto, filosofi Tirto menjadi relevan ketika kehidupan politik diwarnai ketegangan, saling curiga, perebutan pengaruh, dan krisis kepercayaan terhadap lembaga negara.
“Kasus dugaan penyadapan terhadap kepala negara harus menjadi momentum untuk menjernihkan hubungan antarlembaga dan memastikan bahwa seluruh perangkat negara bekerja berdasarkan konstitusi, hukum, serta kepentingan rakyat,” ucapnya.
Dia mengingatkan, tidak boleh ada institusi yang merasa memiliki kekuasaan tanpa batas. Tidak boleh pula ada penggunaan kewenangan negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun persaingan politik.
“Kejernihan juga harus hadir dalam penegakan hukum. Proses penyidikan harus transparan, independen, objektif, dan tidak boleh berubah menjadi instrumen untuk membalas kepentingan politik tertentu,” sambung Kidung Tirto.
Dalam filosofi Tirto, seorang pemimpin justru diuji ketika menghadapi persoalan besar. Apakah ia mampu menenangkan keadaan, mengendalikan ego, dan mengutamakan kepentingan bangsa, atau justru membiarkan konflik semakin membesar?
Lebih lanjut dia menjelaskan filosofi SURYO, yakni kepemimpinan harus menjadi sumber cahaya dan harapan. Suryo adalah matahari. Ia memberikan cahaya tanpa meminta balasan, menghangatkan kehidupan, dan menjadi penunjuk arah.
“Filosofi ini mengandung pesan bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, melainkan seberapa besar manfaat yang diberikan kepada masyarakat,” jelasnya.
Tantangan Ekonomi
Menurut Kidung Tirto, tantangan ekonomi Indonesia saat ini membutuhkan kepemimpinan yang mampu menghadirkan kepastian, keberanian mengambil keputusan, serta kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Di tengah tekanan ekonomi global, persoalan daya beli masyarakat, kebutuhan penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan tantangan investasi, pemerintah tidak boleh kehilangan orientasi utamanya. Stabilitas politik dan kepastian hukum merupakan bagian penting dari fondasi perekonomian.
“Investor membutuhkan kepastian bahwa aturan berlaku konsisten, institusi negara bekerja profesional, dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan yang mengganggu iklim usaha,” sambungnya.
Dalam perspektif Kidung Tirto Suryo Kusumo, pemimpin harus menjadi Suryo: memberikan optimisme melalui kerja nyata, bukan sekadar janji dan pencitraan. Rakyat tidak membutuhkan cahaya yang hanya terlihat dari panggung kekuasaan. Rakyat membutuhkan cahaya yang benar-benar menerangi kehidupan mereka.
Selanjutnya, filosofi KUSUMO, yakni mengembalikan keharuman moral hukum dan institusi negara. Kusumo adalah bunga, simbol keindahan budi pekerti dan hasil dari perpaduan air serta matahari.
“Bunga tidak hanya indah untuk dirinya sendiri. Ia memberikan keharuman kepada lingkungan sekitarnya. Inilah gambaran ideal sebuah negara. Keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau besarnya kekuasaan politik. Lebih dari itu, keberhasilan harus tercermin dalam kualitas moral penyelenggara negara, keadilan hukum, kesejahteraan rakyat, dan keharmonisan kehidupan sosial,” ungkap Kidung Tirto.
Dia menyebut kasus dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah jenderal polisi menjadi ujian besar bagi upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. “Maka itu, penegakan hukum harus membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk mereka yang pernah menduduki jabatan strategis,” tegas Kidung Tirto.
Filosofi Kusumo mengingatkan bahwa kekuasaan seharusnya menghasilkan kemaslahatan, bukan meninggalkan luka dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.
Empat Persoalan Besar
Apabila konsep Tirto, Suryo, dan Kusumo ditarik lebih jauh, terdapat empat persoalan strategis Indonesia yang membutuhkan pembenahan mendasar.
Pertama, ekonomi: mengembalikan orientasi pembangunan kepada kesejahteraan rakyat.
Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka statistik. Pemerintah harus memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan masyarakat melalui peningkatan daya beli, kesempatan kerja, pemerataan ekonomi, dan penguatan sektor produktif.
Kedua, politik: menghentikan dominasi ego dan kepentingan kelompok.
Persaingan politik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, ketika perebutan pengaruh lebih dominan daripada kepentingan rakyat, stabilitas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat dapat terganggu.
Ketiga, hukum: mengembalikan supremasi konstitusi.
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden harus menjadi momentum pembenahan tata kelola kewenangan intelijen dan penyadapan, termasuk penguatan pengawasan, kepastian prosedur, serta mekanisme pertanggungjawaban.
DPR juga perlu memastikan bahwa regulasi penyadapan memberikan batas kewenangan yang jelas, perlindungan hak warga negara, dan mekanisme pengawasan yang efektif.
Keempat, keamanan: memperkuat persatuan dan profesionalisme institusi negara.
Persoalan yang menyangkut keamanan kepala negara dan penggunaan perangkat penyadapan harus ditangani secara serius. Namun, penyelesaiannya tidak boleh menimbulkan ketidakpastian di tubuh institusi keamanan.
Kidung Tirto pun menyampaikan pesan filosofis dari ajaran luhur Jawa yakni “memayu hayuning bawana” yang bermakna kewajiban manusia untuk menjaga, memperindah, dan menciptakan keharmonisan kehidupan dunia.
“Filosofi ini menempatkan manusia bukan sebagai penguasa yang bebas melakukan apa saja, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang memiliki tanggung jawab moral terhadap sesama dan alam semesta,” jelasnya.
Negara pun demikian. Kekuasaan adalah amanah, jabatan adalah tanggung jawab, dan hukum merupakan pagar yang harus melindungi seluruh rakyat tanpa membedakan kedudukan.
“Indonesia tidak kekurangan orang pintar, pejabat berpengalaman, maupun sumber daya alam. Persoalan mendasarnya justru sering kali terletak pada bagaimana kekuasaan dikelola, bagaimana moral dijaga, dan bagaimana kepentingan bersama ditempatkan di atas kepentingan pribadi,” lanjutnya.
Kidung Tirto berpesan, sudah waktunya seluruh elemen bangsa kembali menyelaraskan jagad cilik dan jagad gede: membenahi diri sendiri untuk memperbaiki kehidupan bersama.
Sebab, ketika jiwa para pemimpin jernih, kekuasaan menjadi terang, dan budi pekerti kembali harum, di situlah sebuah bangsa menemukan jalan menuju kemuliaannya.
