JAKARTA — Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, perjalanan bangsa tidak hanya perlu diukur melalui capaian pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan program pemerintah. Lebih dari itu, diperlukan perenungan mengenai keadilan, ketenteraman sosial, keluhuran budaya, serta kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Diminta pandangannya mengenai 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, budayawan Kidung Tirto Suryo Kusumo mengajak para pemangku kekuasaan untuk memaknai kepemimpinan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar kedudukan yang menghadirkan kewenangan.
“Pesan moral yang berakar pada falsafah Nusantara mengingatkan bahwa kemajuan bangsa tidak cukup hanya terlihat dari pembangunan fisik. Kemajuan sejati juga tercermin dari kemampuan negara menjaga martabat manusia, menegakkan keadilan, melindungi rakyat kecil, serta membangun kehidupan yang harmonis,” katanya saat berada di petilasan Cupu Manik Asta Jingga, Minggu (19/10/2026).
Dia mengatakan seorang pemimpin tidak cukup hanya mampu membangun negara secara lahiriah. Ia juga harus menghadirkan ketenteraman batin, keadilan, dan harapan bagi rakyatnya.
Ekonomi: Kemakmuran Harus Dirasakan Rakyat
Dalam pandangan moral kebangsaan, Kidung Tirto mengatakan kesejahteraan tidak semata-mata diukur melalui besarnya angka pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, atau banyaknya proyek pembangunan. “Ukuran yang tidak kalah penting adalah apakah masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok, memperoleh pekerjaan yang layak, dan menjalani kehidupan dengan lebih tenteram,” ucapnya.
Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ekonomi mampu memperluas kesempatan, memperkuat daya beli, dan mengurangi kesenjangan.
Dia mengingatkan, falsafah memayu hayuning bawana mengajarkan kewajiban untuk menjaga dan memperindah kehidupan bersama. Dalam konteks bernegara, nilai tersebut dapat diterjemahkan sebagai keharusan memastikan bahwa pembangunan membawa manfaat luas, bukan hanya dinikmati kelompok tertentu.
“Kekuasaan ekonomi dan sumber daya negara, dalam kerangka etika tersebut, semestinya dikelola dengan kejujuran, tanggung jawab, dan keberpihakan pada kemaslahatan masyarakat,” ujarnya.
Kemakmuran yang tidak disertai pemerataan berisiko menyisakan kegelisahan sosial. Karena itu, keberhasilan pembangunan perlu dilihat pula dari kondisi petani, nelayan, buruh, pelaku usaha kecil, dan keluarga yang masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Hukum: Keadilan Tidak Boleh Tunduk pada Kekuasaan
Kidung Tirto menegaskan, bidang hukum merupakan salah satu ukuran penting bagi kepercayaan masyarakat terhadap negara. Hukum yang kuat bukanlah hukum yang hanya tegas terhadap pihak yang lemah, melainkan hukum yang diterapkan secara adil, konsisten, dan tidak membeda-bedakan kedudukan seseorang.
Nilai leluhur sepi ing pamrih, rame ing gawe mengandung pesan agar seseorang mengutamakan pengabdian daripada kepentingan pribadi. Jika diterapkan kepada pejabat publik dan aparat penegak hukum, falsafah ini mengingatkan pentingnya integritas, profesionalitas, dan keberanian menjaga kebenaran.
Dalam masa dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, penegakan hukum perlu terus diuji melalui transparansi proses, kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, serta kesungguhan memberantas korupsi. Dia mengapresiasi sikap tegas Prabowo dalam penegakan hukum dan mempertahankan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang berani membongkar kasus-kasus korupsi skala besar.
Pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada penindakan setelah kerugian negara terjadi. Pencegahan, pembenahan tata kelola, pengawasan yang independen, dan keteladanan pejabat juga menjadi bagian penting dari upaya membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat.
Dalam perspektif spiritual, jabatan adalah titipan yang membawa tanggung jawab moral. Semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula kewajibannya untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
Sosial: Menjaga Kerukunan di Tengah Perbedaan
Kehidupan sosial Indonesia ditandai oleh keberagaman suku, agama, tradisi, dan pandangan politik. Perbedaan merupakan kenyataan yang harus dikelola dengan kebijaksanaan, bukan alasan untuk memperbesar permusuhan.
Nilai tepa slira, yakni kemampuan menempatkan diri pada keadaan orang lain, relevan untuk membangun empati di tengah masyarakat. Sementara itu, semangat rukun agawe santosa mengingatkan bahwa kerukunan menjadi salah satu fondasi kekuatan bersama.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang dialog, mencegah diskriminasi, serta memastikan bahwa perbedaan pendapat tidak menghilangkan hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan yang setara.
Di sisi lain, lanjut Kidung Tirto, masyarakat juga perlu menjaga etika dalam menyampaikan kritik. Kritik yang berlandaskan fakta merupakan bagian penting dari kehidupan demokratis, sedangkan kebencian dan fitnah hanya akan memperlebar jarak antarkelompok.
“Kepemimpinan yang bijaksana tidak perlu alergi terhadap kritik. Justru melalui kritik yang bertanggung jawab, pemerintah dapat mengenali persoalan yang belum terselesaikan dan memperbaiki kebijakan secara terbuka,” ungkapnya.
Budaya: Jangan Kehilangan Jati Diri di Tengah Modernisasi
Pembangunan bangsa juga menghadapi tantangan mempertahankan identitas budaya di tengah perubahan zaman. Kemajuan teknologi dan modernisasi penting, tetapi keduanya perlu berjalan beriringan dengan penguatan karakter, etika, dan kebijaksanaan lokal.
Ajaran andhap aso mengingatkan pentingnya kerendahan hati, sedangkan eling lan waspada mengajak manusia untuk senantiasa sadar akan tanggung jawab dan berhati-hati dalam bertindak.
“Nilai-nilai tersebut dapat menjadi pengingat bagi pejabat maupun masyarakat agar tidak terjebak pada kesombongan kekuasaan, kepentingan sesaat, dan budaya saling menyalahkan.”
Pelestarian budaya juga tidak cukup dilakukan melalui seremoni atau penggunaan simbol tradisional. “Budaya luhur harus hadir dalam perilaku sehari-hari: kejujuran dalam bekerja, penghormatan terhadap orang lain, kepedulian kepada sesama, dan kesediaan bertanggung jawab atas setiap keputusan,” jelas Kidung Tirto.
Dengan demikian, kebudayaan tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga sumber etika untuk menghadapi persoalan masa kini.
Kepemimpinan Sejati Diukur dari Keteladanan
Menurut Kidung Tirto, dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran merupakan kesempatan untuk menilai kembali hubungan antara kekuasaan, tanggung jawab, dan harapan masyarakat.
Dalam kerangka falsafah Jawa, pemimpin ideal bukan semata-mata sosok yang memiliki kewenangan besar, melainkan pribadi yang mampu mengendalikan diri, mendengarkan suara rakyat, bersikap adil, dan memberikan teladan.
“Semangat sura dira jayaningrat, lebur dening pangastuti dapat direnungkan sebagai pesan bahwa kekuatan dan kesombongan pada akhirnya perlu ditundukkan oleh kebijaksanaan, kesabaran, dan keluhuran budi,” ujarnya.
Pesan tersebut bukan berarti mengabaikan ketegasan. Sebaliknya, ketegasan harus berjalan bersama keadilan, keberanian harus disertai kebijaksanaan, dan kewenangan harus dibatasi oleh hukum serta tanggung jawab moral.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya terletak pada apa yang dibangun selama masa jabatan, tetapi juga pada kepercayaan yang tumbuh, ketidakadilan yang berhasil dikurangi, serta kehidupan rakyat yang menjadi lebih aman dan bermartabat.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, tantangan bagi Prabowo–Gibran adalah menerjemahkan cita-cita pembangunan ke dalam hasil yang nyata sekaligus menjaga agar kekuasaan tetap berpijak pada etika, hukum, dan kepentingan masyarakat luas.
Dalam renungan budaya Jawa, rahayu bukan sekadar keadaan yang tampak baik di permukaan. Ia mencerminkan keselamatan, ketenteraman, dan keseimbangan hidup yang dirasakan secara bersama. Sebab, pembangunan yang ideal bukan hanya memajukan negara secara lahiriah, melainkan juga menumbuhkan keadilan, memperkuat persaudaraan, dan menjaga keluhuran budi bangsa.
