JAKARTA — Budayawan Kidung Tirto Suryo Kusumo menilai dinamika politik terkait rencana pengunduran diri dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan ujian serius bagi moralitas kepemimpinan dan kedewasaan demokrasi Indonesia.
Menurut Kidung Tirto, langkah sejumlah anggota DPR yang mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Gibran harus dilihat sebagai bagian dari mekanisme konstitusional. Namun, proses tersebut tidak boleh berubah menjadi pertarungan kepentingan politik yang justru mengorbankan kepastian hukum dan persatuan bangsa.
“Negara ini tidak boleh dikelola berdasarkan kepentingan pribadi, keluarga, ataupun kelompok politik. Jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah amanah rakyat. Karena itu, siapa pun yang menduduki jabatan tersebut harus tunduk kepada hukum dan konstitusi, bukan sebaliknya,” ujar Kidung Tirto.
Pernyataan tersebut merespons perkembangan politik di DPR pada Rabu (11/11/2026). Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi secara resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden. Pimpinan DPR telah menerima dokumen pengajuan tersebut untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kidung Tirto berpandangan, munculnya dua jalur penyelesaian, yakni pengunduran diri secara sukarela dan proses pemakzulan melalui DPR, menunjukkan bahwa persoalan Gibran telah berkembang menjadi ujian hukum dan politik yang harus diselesaikan secara hati-hati.
Spiritualis asal Gunung Lawu ini mengingatkan bahwa DPR memang memiliki kewenangan konstitusional untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan bukti, argumentasi hukum, dan kepentingan negara.
Menurutnya, pemakzulan merupakan mekanisme ketatanegaraan yang serius karena menyangkut legitimasi pejabat yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum.
Ia menegaskan, tidak boleh ada keputusan yang didasarkan semata-mata pada tekanan politik, sentimen kelompok, ataupun kepentingan untuk menjatuhkan seseorang.
“Kalau memang terdapat persoalan hukum dan persyaratan jabatan yang tidak terpenuhi, silakan diuji melalui mekanisme konstitusi. Tetapi jangan menjadikan hukum sebagai senjata untuk membalas kepentingan politik. Kebenaran harus dibuktikan, bukan sekadar diteriakkan,” tegasnya.
Dalam perspektif Kidung Tirto, DPR harus menunjukkan bahwa lembaga legislatif merupakan penjaga konstitusi dan representasi kepentingan rakyat, bukan arena perebutan pengaruh antarkekuatan politik.
Ia juga mengingatkan pentingnya memberikan kesempatan kepada Gibran untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan persoalan yang dipersoalkan melalui proses yang adil.
Hormati Mekanisme Konstitusi
Kidung Tirto menilai, masyarakat perlu memahami bahwa pengajuan Hak Menyatakan Pendapat bukan berarti Gibran telah resmi dimakzulkan.
Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus melalui tahapan konstitusional.
DPR harus terlebih dahulu menjalankan mekanisme internal dan mengambil keputusan sesuai persyaratan yang berlaku. Apabila pendapat DPR diteruskan, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memeriksa dan memutus pendapat tersebut. Selanjutnya, keputusan pemberhentian berada pada MPR sesuai ketentuan konstitusi.
Dengan demikian, proses tersebut tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan keputusan politik sepihak.
“Konstitusi harus menjadi panglima. DPR boleh menggunakan haknya, tetapi harus siap mempertanggungjawabkan setiap argumentasi dan bukti. Mahkamah Konstitusi harus menjalankan kewenangannya secara independen, dan semua pihak harus menghormati hasil akhirnya,” ungkapnya.
Ia menilai, penghormatan terhadap proses hukum merupakan bagian penting dari menjaga kepercayaan rakyat terhadap demokrasi.
Lebih jauh, Kidung Tirto menyoroti kemungkinan Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden sebagaimana kabar penyampaian niat tersebut kepada Presiden Prabowo.
Menurutnya, secara hukum tata negara, pengunduran diri Wakil Presiden tidak otomatis membatalkan legitimasi Presiden yang terpilih melalui Pilpres.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 telah mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Apabila terjadi kekosongan, MPR memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Kepercayaan Publik
Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan ini tidak cukup dilihat dari aspek formal konstitusi. Secara politik dan moral, dinamika tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan, terutama apabila persoalan yang menjadi latar belakangnya tidak diselesaikan secara terbuka dan bertanggung jawab.
“Presiden tidak otomatis kehilangan legitimasi hanya karena Wakil Presidennya mengundurkan diri. Tetapi Presiden memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan bahwa persoalan yang berkembang tidak diselesaikan dengan melindungi kepentingan kelompok atau keluarga. Negara harus tetap menjadi prioritas,” katanya.
Menurut Kidung Tirto, kepemimpinan kenegarawanan Prabowo justru akan diuji melalui kemampuannya menjaga independensi proses hukum dan memastikan seluruh lembaga negara bekerja sesuai kewenangannya.
Kidung Tirto menilai, persoalan Gibran kini tidak hanya menyangkut masa depan jabatan Wakil Presiden, tetapi juga menjadi ujian bagi tata kelola kekuasaan dan hubungan antara kepentingan keluarga dengan kepentingan negara.
Ia mengingatkan bahwa seorang Presiden harus mampu berdiri di atas seluruh kepentingan politik dan personal.
“Seorang Presiden bukan hanya pemimpin bagi orang-orang yang dekat dengannya. Presiden adalah pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, tidak boleh ada kesan bahwa hubungan keluarga atau kedekatan politik membuat seseorang mendapatkan perlakuan berbeda di hadapan hukum,” ujarnya.
Ia berharap Prabowo mampu menunjukkan sikap kenegarawanan dengan membiarkan seluruh persoalan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pemerintah tidak boleh membiarkan dinamika politik tersebut mengganggu agenda pembangunan, stabilitas ekonomi, penegakan hukum, dan keamanan nasional.
Falsafah Jawa
Dari perspektif kebudayaan Jawa, Kidung Tirto mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa pengendalian moral berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan.
Dalam ajaran kepemimpinan Jawa, dikenal prinsip bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan mengendalikan diri, menjaga keseimbangan, dan tidak menjadikan kekuasaan sebagai alat memenuhi kepentingan pribadi.
Ia mengangkat falsafah wani ngalah luhur wekasane, bahwa keberanian mengalah demi kebaikan yang lebih besar bukanlah tanda kelemahan.
Menurutnya, apabila Gibran memang memilih mengundurkan diri, keputusan tersebut dapat menjadi sikap ksatria sepanjang dilandasi kesadaran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap konstitusi.
Namun, apabila proses pemakzulan tetap berjalan, seluruh pihak juga harus menghormati mekanisme tersebut dan tidak menjadikannya sebagai ajang permusuhan politik.
“Ksatria sejati bukan orang yang selalu ingin menang. Ksatria adalah orang yang berani menghadapi kebenaran, menerima konsekuensi, dan tidak mengorbankan kepentingan bangsa demi mempertahankan kehormatan pribadi maupun kekuasaan,” tuturnya.
Menutup pandangannya, Kidung Tirto mengingatkan bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan besar di bidang ekonomi, sosial, hukum, dan geopolitik. Karena itu, seluruh elite politik harus mampu mengendalikan ego dan menghindari konflik berkepanjangan.
Ia berharap persoalan Gibran dapat menjadi momentum memperbaiki tata kelola demokrasi, memperkuat supremasi hukum, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Jabatan bisa berakhir, kekuasaan bisa berganti, tetapi negara harus tetap berdiri. Jangan sampai pertarungan elite membuat rakyat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan lembaga negara.”
“Negara harus lebih tinggi daripada keluarga, hukum harus lebih tinggi daripada kekuasaan, dan kepentingan rakyat harus lebih tinggi daripada kepentingan siapa pun. Itulah makna kepemimpinan ksatria dan kenegarawanan yang sesungguhnya,” pungkas Kidung Tirto.
